Lima Puluh Kota, terobosmedia.com -- Pjs.Bupati Ahmad Zakri kembali melaksanakan monitoring secara maraton di Kecamatan Kapur IX dan Pangkalan dalam rangka persiapan Pilkada serentak Kabupaten Lima Puluh Kota. Dilaksanakan selama dua hari, 15-16 Oktober 2024, Pjs.Bupati yqng didampingi Kepala Kesbangpol Elsiwa Fajri dan Kepala BPBD terlibat diskusi dengan sejumlah Camat dan Wali Nagari dan Pengawas Pemilu tentang kondusifitas keamanan, perkembangan suhu politik hingga berbagai masukan terkait kesiapan menghadapi Pemilihan Gubernur dan Bupati serentak yang diselenggarakan pada 27 November nanti.
Pjs.Ahmad Zakri saat memberikan arahan menyebut bahwa, dirinya adalah pengganti sementara Bupati definitif yang sedang cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada Lima Puluh Kota. "Tugas dari Pjs sendiri adalah memastikan semua program dan kegiatan pemerintahan pejabat definitif dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama aspek kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat," ujarnya.
Pjs.Bupati Ahmad Zakri menjelaskan, ada sejumlah tugas pokok yang diberikan oleh Kemendagri kepada Pjs diantaranya, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan masing-masing, memelihara Kamtibmas, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada, membahas Perda, dan mengisi kekosongan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Kami meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Nagari harus bersikap netral, menjaga sikap profesional, tidak berpihak, serta menjaga integritas demi terciptanya suasana pilkada yang kondusif dan damai dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Netralitas ASN merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan pilkada yang aman serta lancar,” ujarnya.
Pjs. Bupati Ahmad Zakri menyatakan, suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak merupakan salah satu tugas utama Pejabat Sementara Bupati. Untuk itu, ia meminta kolaborasi seluruh pihak mulai dari KPU, Bawaslu, unsur Forkopimda, Camat, hingga Wali Nagari untuk mensukseskan ajak pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Kebersamaan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk mensukseskan Pilkada. Kami meminta potensi sekecil apapun yang menimbulkan masalah harus diselesaikan secepatnya bahkan cukup di nagari saja. Untuk pengurangan TPS, kami meminta KPU menempatkan lokasi TPS di wilayah strategis yang tidak menyusahkan masyarakat untuk datang pada hari pencoblosan," tambahnya.
